Masalah Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

* penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
* penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
* penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
* penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
* penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negera terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Meskipun mengalami kemunduran sesudah krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia telah berhasil mencapai kemajuan dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2004, kemiskinan telah kembali ke angka semula sebelum terjadinya krisis ekonomi, tetapi naik kembali di tahun 2005-2006. Beberapa tahun belakangan ini laju penurunan angka kemiskinan di Indonesia telah melambat. Diperkirakan 42 persen rakyat Indonesia hidup dengan PPP (purchasing power parity) antara AS$1-2 per hari. Angka penduduk sangat miskin (didefinisikan dengan PPP kurang dari AS$1 per hari) cukup rendah meskipun sesudah dibandingkan dengan standar negara-negara tetangga, yaitu 7,4 persen. Tetapi, jumlah penduduk yang berpendapatan PPP kurang dari AS$2 per hari adalah sebanyak 49 persen.

Meskipun sekarang ini, Indonesia telah melampaui batasan untuk menjadi negara dengan pendapatan menengah, populasi dengan pendapatan kurang dari AS$2 per hari lebih kurang sama dengan negara-negara dengan pendapatan rendah seperti Vietnam. Oleh karena itu kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik karena tingginya jumlah penduduk ’hampir miskin’. Keadaan ini juga dapat dilihat dari tingginya tingkat kerentanan untuk ’menjadi miskin’ (keluar masuknya penduduk dari dan dalam kemiskinan diakibatkan guncangan-guncangan yang ada).

Kemiskinan di Indonesia memiliki tiga karakteristik yang menonjol. Pertama, banyaknya rumah tangga yang berkerumun di sekitar garis kemiskinan nasional dari segi pendapatan, yaitu PPP AS$1.5 per hari, hal ini membuat banyak rumah tangga tidak miskin retan terhadap kemiskinan. Kedua, perhitungan angka kemiskinan dari segi pendapatan tidak dapat mencerminkan kemiskinan di Indonesia secara sepenuhnya, banyak penduduk Indonesia yang ’tidak miskin dari segi pendapatan’ dapat tergolong miskin berdasarkan kurangnya akses mereka terhadap layanan publik dan buruknya indikator-indikator pembangunan manusia mereka. Ketiga, dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan alam yang sangat berbeda, profil kemiskinan antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat berbeda, dan ini menjadi satu karakteristik dari kemiskinan di Indonesia.

Diagnosa kemiskinan menunjukan bahwa perbaikan dalam sektor pendidikan (educational endowment) – diatas pendidikan sekolah dasar – adalah faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan. Dan kemajuan dalam usaha mengentaskan kemiskinan baru baru ini didominasi oleh dampak terhadap sumber daya manusia dari efek endowment dan return. Investasi terhadap rakyat miskin melalui pertumbuhan ekonomi, perencanaan dan penganggaran belanja yang berpihak pada masyarakat miskin adalah sangat penting. Ditambah lagi, rakyat miskin harus dapat dihubungkan dengan kesempatan-kesempatan pertumbuhan, melalui hal-hal seperti akses terhadap infrastruktur, jalan dan kredit.


Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Pada umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap
tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin diIndonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan
selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.


Penyebab kegagalan Program Penanggulangan Kemiskinan

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak,
program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama(SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.


Dampak dari kemiskinan

Dampak negatif dari kemiskinan, diantaranya adalah banyak terjadi tindakan kriminal
dan meningkatnya jumlah pengangguran

Kemiskinan memang banyak di sekitar kita. selama ini yang kita ketahui adalah dampak negatif dari kemiskinan. antara lain kriminalitas dan prostitusi.
tapi bila kita perhatikan, kemiskinan juga memiliki guna. antara lain:

1. Menambah nilai guna suatu barang. kalo kita ada baju bekas, pasti kalo ngak di jadiin kain lap, pasti di kasi orang. elo ngak mungkin ngasi baju bekas ama orang kaya kan? pasti orang miskin! nilai guna baju tersebut juga akan lebih panjang atau berguna bila di pakai orang miskin.

2. Memperkuat status sosial seseorang. kalo kita orang kaya, kita akan lebih terpandang bila punya anak buah yang banyak. apakah anak buahnya atau pembantunya orang kaya? tentu tidak!! pasti orang miskin.

3. Untuk mengerjakan pekerjaan paling Hina dan kotor. kalo tidak ada orang miskin, siap yang akan menyapu jalan raya? siapa yang mau membersihkan parit dan riol yang bau? siapa yang mau menguras septik tank kalo penuh? apakah orang kaya mau melakukan pekerjaan itu?

4. sebagai TUMBAL PEMBANGUNAN. kalo kita punya tanah dan tanah tersebut akan di jadikan sarana umum, maka tanah kita tsb akan di bayar dengan layak! sedangkan untuk pemukiman kumuh, hal tsb jarang sekali terjadi.

5. Sebagai sarana ibadah. setiap agama pasti diajarkan menyantuni orang miskin. dalam agama saya (islam), zakat (sejenis sedekah tapi hukumnya WAJIB) termasuk dalam hukum islam. jika saya tidak berzakat maka saya belum sempurna Islamnya. bagai mana kalo semua orang di dunia ini jadi kaya, mau sama siapa saya berikan zakat saya?? sedangkan syarat zakat harus di berikan pada fakir miskin!!!??

6. Membuka lapangan kerja. aneh memang. tapi dari kemiskinan akan terbuka lapangan kerja baru. antara lain, tukang kredit, jasa transportasi (becak) dan yang paling menghasilkan dan beromzet milyaran dollar per hari dari seluruh dunia adalah JUDI. judi merupakan sarana untuk menjadikan duit yang sedikit menjadi berlipat. 80% orang yang berjudi adalah orang miskin.

jadi kemiskinan bukan selalu berdampak negatif. kemiskinan bisa dikatakan sebagai kebahagiaan dan kekayaan yang di pergilirkan Tuhan bagi kita para umatNya. jadi bila anda miskin, jangan di sesali. berdoa saja pada Tuhan yang anda percayai.


sumber:
http://www.mediawarga-bogor.co.cc/2009/01/memahami-masalah-kemiskinan-di.html
http://www.duniaesai.com/ekonomi/eko1.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http://www.indoforum.org/archive/index.php/t-66870.html

Kejaksaan, polisi dan KPK saling usut dana Century

JAKARTA - Kejaksaan sudah menetapkan Komisaris bank Century hesyam Al-Waraq dan Pemegang Saham pengendali Bank Century Rafat Ali Rizvi sebagai tersangka. Sementara KPK sudah membentuk tim khusus pengkaji audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana talangan ke Bank Century. Tim ini diketuai Direktur Penyelidikan (KPK) Iswan Elmi. Tim yang ini beranggotakan lebih dari 10 pegawai KPK akan menyeldiki kasus Century.

Kasus ini berawal pada tahun 2008 Bank Century mengalami kegagalan kliring karena likuiditas. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengucurkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. Namun berdasar hasil penelusuran kesulitan likuiditas bukan dikarenakan gagal dalam mengelola, melainkan digunakan untuk berbagai kegiatan investasi dan kepentingan perusahaan di berbagai negara atas nama Robert Tantular, Hesyam, dan Rafat.

Selain itu dana talangan juga dipergunakan untuk menyelamatkan kreditur kelas kakap Bank Century. Informasi yang diperoleh, aset itu berupa perusahaan atas nama Robert Tantular.

Sumber: Koran HARIAN TERBIT

Pendapat:
Memang sebaiknya kasus Bank Century harus di usut, karena dana yang dikucurkan pemerintah tidak dipergunakan dengan benar oleh Bank Century. Bahkan Bank Century melakukan kebohongan agar pemerintah mengucurkan dana.

YLKI: Kasus Prita Bentuk Pembungkaman terhadap Konsumen

Rita Ayuningtyas

Prita Mulyasari sedang menjalani sidang pidana perdananya di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (4/6).

Kamis, 4 Juni 2009 | 11:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Suksmaningsih di Jakarta, Kamis (4/6), mengatakan, kasus pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Prita Mulyasari (32) merupakan bentuk pembungkaman terhadap konsumen.

Menurutnya, penulisan yang dilakukan Prita adalah suatu bentuk informasi mengenai pelayanan publik, maka masyarakat harus mengetahui tentang hal itu. "Seharusnya pihak Rumah Sakit Omni menerima feed back yang dilakukan oleh Prita dan melakukan pendekatan lebih secara kekeluargaan serta menggunakan hati nurani, bukan langsung dengan jalur hukum seperti ini," tandasnya.

Dijelaskan Indah, bila dengan cara surat eletronik (e-mail) disampaikan Prita menimbulkan masalah, jadi harus bagaimana lagi masyarakat mengadukan keluhannya. "Kemana masyarakat harus menyampaikan keluhannya, untuk melapor ke pemerintah tidak mungkin, karena akan sia-sia saja," tandasnya.

Kasus pencemaran nama baik tersebut berawal ketika Prita menulis e-mail kepada kalangan terbatas tentang pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional. Namun, isi dari surat elektronik tersebut tersebar ke sejumlah milis sehingga rumah sakit ini mengambil langkah hukum.

Prita menyampakan hal ini dalam bentuk tulisan e-mail lantaran mempertanyakan mengapa rumah sakit internasional tersebut tidak memberikan hasil tes trombosit kepada dirinya. Padahal, tes trombosit tersebut menjadi alasan rumah sakit agar Prita dirawat inap.

Indah juga menyayangkan, RS Omni yang berskala internasional tidak mau mendengar masukan dari masyarakat, yang notabene menuju perkembangan yang lebih maju bagi rumah sakit. "Jangan mentang-mentang memiliki dana langsung menggunakan jalur hukum untuk menghadapi masyarakat kecil," ujarnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/04/11314284/YLKI.Kasus.Prita.Bentuk.Pembungkaman.Terhadap.Konsumen

Produk Kadaluarsa Yang Disita Tim Gabungan

Kota Bima, Nusatenggaranews.com.-
Puluhan produk makanan dan minuman kadaluarsa kembali disita tim gabungan. Mereka dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Kepolisian, Bakesbanglinmas, Pol PP, Dinas Kesehatan (Dikes), Bappeda, dan Bawasda.

Operasi yang dihelat Kamis (25/9) itu, merupakan yang ketiga kalinya, dimulai sejak pukul 10.00 Wita. Hasilnya, menjaring puluhan merek makanan dan minuman. Sasarannya adalah sejumlah pusat perbelanjaan yang biasanya ramai dikunjungi. Operasi itu untuk melindungi konsumen, khususnya pada bulan Ramadan. Terlebih lagi seringnya terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), akibat keracunan makanan.

Barang apa sajakah yang menjadi target operasi itu? Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskoperindag Kota Bima, Drs Idris Yasin, menjelaskan, sasaran operasi adalah barang-barang yang kadaluarsa dan makanan dan minuman produk negara Cina yang terindikasi mengandung melamin. Lokasi yang menjadi sasaran operasi toko Sumber Mas, Subur, toko di sekitar terminal Dara, Hokky Mart, Lancar Jaya, dan lainnya. Diakuinya, produk yang disita adalah sirup, minuman kaleng, beberapa bahan membuat jajan, minuman rentengan, makanan ringan, sagu, kopi cair, permen, dan lainnya.

Katanya, operasi itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Disamping itu untuk menjaga-jaga agar tidak terulang lagi KLB. Dia berharap agar masyarakat berhati-hati mengonsumsi makanan yang dibeli dari toko. Tiga bulan sebelum masa kadaluarsa jangan konsumsi lagi, ujar Idris. (BE.18)

Produk Berbahaya Indonesia berguncang dalam seminggu terakhir ini. Beragam produk dari negara Cina yang ditengarai mengandung melamin ditarik dari peredaran. Bos yang mengawasi peredaran produk di Cina sana sudah mundur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi, untuk kasus produk Cina yang berbasis susu, sejumlah bayi meninggal karenanya. Produk makanan dan minuman kadaluarsa pun marak. Disita pada satu momentum, tetapi mucul lagi pada momentum yang lain. Selain itu, daging-daging glonggongan dan ayam tiren marak disita. Dari sisi kesehatan, ini kondisi yang berbahaya. Di Bima pun kurang lebih demikian. Suatu kenyataan yang menggelisahkan kita. Perburuan keuntungan dengan melegalkan segala cara.

Ada aspek yang perlu dilihat dalam kasus ini. Dari sisi pelaku. Ada etika bisnis yang diciderai sehingga merugikan publik. Mereka yang gagal mendapatkan informasi yang memadai adalah sasaran empuk. Pada titik inilah, pemerintah diharapkan lebih proaktif mengawasi dan menindak tegas oknum yang mencari keuntungan dengan merugikan masyarakat. Eksekusi tegas terhadap pelanggar dinanti publik untuk menimbulkan efek jera dan efek malu. Kita sesalkan mereka yang mencari keuntungan dengan percobaan pembunuhan fisik orang lain. Mengonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa adalah menyemai benih racun dalam metabolisme tubuh.

Sumber: http://www.nusatenggaranews.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=7&artid=5083

Pelanggaran IMB Menurun

MAKASSAR – Bagian Penertiban dan Pengusutan (BPP) Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Makassar mencatat terjadi penurunan jumlah pelanggaran terhadap proses izin mendirikan bangunan (IMB) dari kurun waktu Januari hingga September 2009.

Kepala Bidang BPP DTRB Makassar Irwan Adnan menjelaskan, tren pelanggaran terhadap pengurusan IMB di Makassar mengalami perubahan signifikan mulai Januari hingga September 2009, kasus yang ditemukan hanya berkisar 261. Dibandingkan tahun lalu, jumlahnya menurun, pada 2008, jumlahnya mencapai 1.170 kasus pelanggaran dengan tiga kategori pelanggaran. Kategori tersebut mulai kasus pelanggaran garis sempadan, membangun tanpa memiliki IMB, serta mendirikan bangunan tidak sesuai IMB yang diterbitkan.

Turunnya angka pelanggaran tersebut sangat dipengaruhi gencarnya dilakukan sosialisasi ke masyarakat,melalui kelurahan,kecamatan, hingga melibatkan media massa. Bahkan, boleh dikatakan kesadaran masyarakat mengurus IMB cukup tinggi, meski di sisi lain masih tetap saja ditemukan adanya pelanggaran. ”Dari sejumlah pelanggaran yang ditemukan itu,paling mendominasi warga yang membangun tidak sesuai peruntukan IMB-nya. Bahkan di lapangan, mereka mayoritas melakukan alih fungsi peruntukan bangunan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Dia mencontohkan, kasus pengalihfungsian peruntukan lahan, seperti perizinan yang dikeluarkan untuk rumah tinggal ternyata diubah menjadi kafe, rumah toko (ruko) disulap menjadi showroom, serta ruko dijadikan kantor,hingga jadi tempat penyimpanan. Padahal, untuk mengubah seperti ini, dibutuhkan izin berbeda dengan tarif retribusi yang berbeda pula dan harus menyesuaikan dengan izin penggunaan bangunan (IPB) sesuai Perda 15/2004 tentang Tata Bangunan. Untuk kasus pelanggaran, biasanya jika ditemukan di lapangan, petugas pengawas pembangunan tidak langsung dieksekusi atau dibongkar.

Terkecuali, kondisi bangunan tersebut benar-benar sudah tidak sesuai perizinan atau gambar yang diusulkan dan tidak ada itikad baik dari pemilik mengurus perubahan perizinan mereka. ”Biasanya kalau ditemukan pelanggaran, pemilik bangunan ditegur bertahap,segera mengurus izin mereka atau menyesuaikan dengan IMB yang ada.Tegurannya pun dimulai dengan teguran pertama batas waktu 2x24 jam, teguran kedua 2x24 jam, hingga teguran tiga batas waktu 2x24 jam pula,” ujarnya.

Lewat dari batas yang telah ditentukan dan tidak ada upaya mengurus IMB,akan dilakukan pembongkaran bangunan. Pembongkaran melibatkan personel DTRB berkisar 10 hingga 15 orang,tanpa menyita material pemilik bangunan. Dia menambahkan, minimnya petugas yang diturunkan dalam penertiban disebabkan sangat terbatasnya personel pengawas bangunan yang dimiliki DTRB. Saat ini saja yang tersedia 33 orang,harus meng-cover143 kelurahan dan 14 kecamatan.

Belum lagi terbatasnya mobil operasional hanya berkisar dua unit, padahal untuk pengawasan seperti ini idealnya dibutuhkan satu orang untuk satu kelurahan. Sebelumnya, Kepala DTRB Makassar Andi Oddang Wawo menyatakan, permintaan menambah personel ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah berkali-kali diusulkan. Hanya hingga kini belum ada realisasi.

”Kami selalu berupaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada. Kendati demikian, penambahan personel sangat diharapkan bisa terealisasi dalam waktu dekat,” tandasnya ketika dihubungi kemarin. (SI-suwarny dammar)

http://news.makassarterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=958%3Apelanggaran-imb-menurun&catid=34%3Ainfo-terkini&Itemid=1

Ada Pelanggaran Kode Etik dalam Pemberitaan Kasus Antasari

Selasa, 26 Mei 2009 | 18:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada bagian yang melanggar kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media seputar kasus pembunuhan Direktur Utama P.T. Putra Rajawali Banjaran (P.T. PRB) Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret Antasari Azhar.

Demikian diungkap Anggota Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tribuana Said saat Diskusi Kasus Kode Etik Jurnalistik di Kantor PWI, Jakarta, Selasa (26/5). "Ada 5 indikasi terjadinya pelanggaran (kode etik jurnalistik)," kata Tri, panggilan akrabnya.

Lebih lanjut ia mengatakan indikasi pelanggaran itu adalah soal kebenaran yang dibiarkan mengambang dalam proses penyelidikan ini. Kedua, secara kualitatif pemberitaannya kurang berimbang. Ketiga, pada awal kasus ini status praduga tak bersalah kurang dipegang. Antasari yang awalnya saksi dianggap sudah tersangka.

Indikasi keempat menyangkut materi pemberitaan atau penyiaran yang hanya mengulang (repetitive materil), khususnya untuk media televisi. Menurutnya, pemberitaan belum sampai pada proses investigasi yang mendalam. Dan terakhir, pemberitaan kurang mencerahkan sehingga publik digiring untuk menyebarkan rumor.

"Saya berharap insan pers segera bertindak untuk tegakkan kebenaran," tegasnya. Said mengingatkan kaidah-kaidah yang mesti dipenuhi pada setiap pemberitaan media.

Pertama, para wartawan harus melakukan liputan berdasar itikad baik. Kedua, menggunakan narasumber yang memiliki otoritas. Ketiga, asas praduga tak bersalah dipertahankan kecuali tertangkap tangan berbuat salah. Yang penting juga, para jurnalis harusnya menolak intervensi pemilik media. "Dan yang paling pokok adalah faktual, independen, akurat dan tidak plagiat," pungkas Tri.

http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/05/26/1841458/ada.pelanggaran.kode.etik.dalam.pemberitaan.kasus.antasari

Etika Bisnis: Lapindo Brantas dan HIT

Beberapa waktu belakangan ini setidaknya ada dua berita yang membuat kita mempertanyakan apakah etika dan bisnis berasal dari dua dunia yang berlainan. Pertama, melubernya lumpur dan gas panas di Porong, Sidoarjo yang disebabkan oleh eksploitasi gas PT Lapindo Brantas. Kedua, produsen obat anti nyamuk HIT, PT Megahsari Makmur ketahuan memakai bahan pestisida yang bisa menyebabkan kanker pada manusia di dalam produk barunya, walau zat tersebut sudah dilarang penggunaannya sejak tahun 2004 lalu.

Dalam kasus pertama, bencana tersebut telah menyebabkan dampak negatif yang luar biasa bagi penduduk dan aktivitas perekonomian di daerah sekitarnya. Tercatat ratusan penduduk sekitar harus mengunjungi rumah sakit, sementara perusahaan tersebut terkesan lebih memperdulikan penyelamatan atas aset-asetnya dibanding berusaha mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Kalau pun pada akhirnya PT Lapindo Brantas bersedia memberikan ganti rugi, terdapat kesan hal tersebut dilakukan dengan terpaksa setelah adanya desakan dari berbagai pihak, termasuk wakil presiden M. Jusuf Kalla. Sementara pada kasus HIT, walau perusahaan tersebut sudah meminta maaf dan mulai menarik produknya dari pasaran, terdapat kesan permintaan maaf tersebut dilakukan dengan setengah hati.

Sebelum kedua kejadian tersebut, kita pernah mendengar kasus pemakaian formalin pada makanan dan pembuatan sambal terasi dengan memakai belatung busuk. Karena dalam kasus-kasus tersebut terlihat jelas bagaimana perusahaan bersedia melakukan apa saja demi laba, wajar bila kita berkesimpulan bahwa di dalam bisnis, satu-satunya etika yang diperlukan hanyalah bersikap baik dan sopan kepada para pemegang saham.

Mengapa pandangan tersebut bisa tumbuh subur? Apakah memang benar etika dan kepentingan perusahaan tidak bisa disatukan?

Memang harus diakui kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan maksimal untuk para shareholders-nya. Fokus tersebut membuat perusahaan yang berpikiran jangka pendek berupaya dengan segala cara melakukan apa saja untuk menaikkan keuntungan. Tekanan kompetisi karena globalisasi dan konsumen yang semakin rewel sering dijadikan alasan.

Akan tetapi, beberapa akademisi dan praktisi bisnis belakangan ini melihat adanya hubungan sinergis antara etika dan kepentingan perusahaan. Menurut pandangan tersebut, justru di era kompetisi yang ketat ini, etika korporasi mampu menciptakan reputasi baik yang bisa dijadikan keunggulan bersaing (competitive advantage) yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing.

Salah satu kasus yang sering dijadikan acuan adalah bagaimana Johnson & Johnson (J&J) memangani kasus keracunan Tylenol di tahun 1982. Pada kasus tersebut, tujuh orang dinyatakan mati secara misterius setelah mengkonsumsi Tylenol di Chicago. Setelah diselidiki, ternyata Tylenol tersebut mengandung racun sianida. Meski penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui siapakah pihak yang bertanggung jawab, J&J segera menarik 31 juta botol Tylenol di pasaran dan mengeluarkan pengumuman secara nasional agar para konsumen berhenti mengkonsumsi produk tersebut sampai ada pengumuman lebih lanjut. J&J juga bekerjasama dengan pihak kepolisian, FBI dan FDA (BPOM-nya Amerika Serikat) untuk menyelidiki kasus tersebut. Hasil penyelidikan membuktikan kasus keracunan tersebut disebabkan oleh pihak lain yang memasukkan sianida tersebut ke dalam botol-botol Tylenol.

Biaya yang dikeluarkan oleh J&J dalam kasus tersebut lebih dari US$ 100 juta. Namun karena kesigapan dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan, perusahaan tersebut berhasil membangun reputasi bagus yang masih dipercayai sampai saat ini. Begitu kasus tersebut diselesaikan, Tylenol dilempar kembali ke pasaran dengan penutup yang lebih aman dan produk tersebut segera kembali menjadi pemimpin pasar. Secara jangka panjang, filosofi J&J yang meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan justru berbuah keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan.

Berkaca pada beberapa contoh kasus di atas, sudah saatnya kita merenungkan kembali cara pandang lama yang melihat etika dan bisnis berasal dari dua dunia yang berbeda. Penerapan standar etika yang tinggi di perusahaan sebenarnya mampu memberikan keuntungan dalam dua hal sekaligus. Selain untuk membangun corporate image dan reputasi yang bagus, perusahaan juga bisa memandang penerapan standar etika yang tinggi sebagai bagian dari risk management untuk mengurangi resiko jangka panjang perusahaan.

Doug Lennick dan Fred Kiel (2005) dan buku mereka Moral Intelligence, menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki pemimpin yang menerapkan standar etika dan moral yang tinggi terbukti lebih sukses dalam jangka panjang. Tentu saja yang penting untuk diperhatikan di sini adalah penekanan terhadap kata jangka panjang. Para pemilik modal dan manajer perusahaan yang berpikiran pendek tentu sulit menerima logika ini karena beretika dalam bisnis jarang memberikan keuntungan segera. Karena itu, sistem organisasi terutama sistem insentif harus mempertimbangkan pencapaian prestasi jangka panjang dan penerapan nilai-nilai etika sebagai salah satu faktor penilaian dan promosi. Sistem audit dan kontrol juga harus diperketat untuk mendeteksi secepat mungkin penyimpangan yang terjadi dan menghukum para pelanggar etika tanpa memandang bulu. Kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika dan memberi teladan jelas sangat dibutuhkan juga. Tanpa hal-hal seperti itu, etika dalam perusahaan hanyalah omong kosong.

Peran masyarakat, terutama melalui pemerintah, pasar modal, badan-badan pengawasan, LSM, media, dan konsumen yang kritis sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan standar etika bisnis di Indonesia. Sangat disesalkan, misalnya, kasus penggunaan bahan berbahaya pada obat anti-nyamuk HIT hanya mendapatkan porsi berita ala kadarnya dan seolah-olah berhenti begitu saja.

http://www.nexusnexia.com/CSR-Etika-Perusahaan/etika-bisnis-lapindo-brantas-dan-hit.html